Wamendagri Bima Arya Dorong Kolaborasi Daerah dalam New Policy Pangan Perkotaan
New Policy – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di perkotaan, New Policy yang diusung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya kerja sama antar daerah. Ia menekankan bahwa kota-kota besar di Indonesia tidak bisa berkembang mandiri tanpa sistem pangan yang solid. “New Policy ini bertujuan mengubah cara pengelolaan pangan perkotaan, agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya dalam Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota 2026 di Hotel Grand Inna, Medan, Sumatera Utara, Senin (29/6).
Menjelaskan Peluang Bonus Demografi
Bima Arya menjelaskan, masa bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga 2038–2040 menjadi peluang besar bagi Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan periode ini bergantung pada ketersediaan pangan yang cukup. “Jika kita gagal memanfaatkan bonus demografi, maka pada 2040 Indonesia akan sulit menjadi negara maju,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa keberlanjutan pangan perkotaan harus menjadi prioritas, karena kota-kota merupakan pusat konsumsi dan perekonomian nasional.
Kita harus membangun ekosistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Tanpa itu, generasi produktif yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak akan terwujud,” tegas Bima Arya. Perkataannya menunjukkan bahwa New Policy ini bukan hanya tentang produksi pangan, tapi juga distribusi dan aksesibilitas bagi masyarakat perkotaan.
Kontribusi Pemda dalam Penerapan New Policy
Bima Arya menyoroti bahwa sekitar 43,5 persen penduduk Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan makanan sehat. Hal ini bisa menghambat lahirnya tenaga kerja berkualitas, yang menjadi fondasi keberhasilan New Policy. “Bagaimana mungkin kita bisa menggarap bonus demografi tanpa memastikan kota-kota memiliki sistem pangan yang stabil?” tanyanya. Ia menegaskan bahwa Pemda harus aktif dalam merancang kebijakan lokal yang selaras dengan visi nasional.
Dalam forum tersebut, sejumlah pemimpin kota hadir untuk mendiskusikan langkah-langkah konkret. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto memberikan contoh nyata bagaimana daerah bisa menjalankan New Policy. Bima Arya juga mengapresiasi beberapa Pemda yang telah menyiapkan anggaran daerah untuk peningkatan ketersediaan pangan. “Mari kita sama-sama memperkuat sinergi antarwilayah agar tercipta kota-kota Indonesia dengan kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” lanjutnya.
Kolaborasi lintas sektor dianggap menjadi kunci sukses New Policy. Bima Arya mengingatkan bahwa pemimpin daerah harus adaptif dan mampu merespons tantangan global, seperti distribusi pangan, rantai pasok, serta harga komoditas. DKI Jakarta, sebagai contoh, telah meneken kerja sama dengan lima daerah lain untuk memenuhi kebutuhan warganya. “Kota-kota tidak bisa berkembang sendiri, tetapi harus bersinergi dengan daerah sekitar,” katanya.
Lebih lanjut, Bima Arya menekankan pentingnya perencanaan mitigasi bencana dalam New Policy. Langkah ini dianggap mampu meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekurangan air. Ia juga mengingatkan bahwa DPRD perlu memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih produktif, guna mendukung keberlanjutan pangan. “Kebijakan yang baik harus diimbangi dengan pelaksanaan yang konsisten,” pungkasnya.
Forum ini turut mempertemukan sekitar 300 kepala daerah dan pemimpin kota dari seluruh anggota ASEAN. Bima Arya berharap kolaborasi tersebut mendorong perbaikan sistem pangan perkotaan, termasuk peran aktif pemangku kepentingan dalam pengelolaan perbatasan dan distribusi sumber daya. “New Policy ini adalah langkah awal, tetapi kita perlu terus berinovasi agar kota-kota Indonesia bisa menjadi contoh ketahanan pangan global,” tambahnya. Dengan kebijakan yang saling melengkapi, keberhasilan New Policy diharapkan bisa memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat perkotaan.
