Mendagri Tito Karnavian Jelaskan Isu Dua Desa ‘Lepas’ ke Malaysia
Key Discussion – Dalam sebuah Key Discussion yang digelar di Jakarta pada Senin, 29 Juni 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penjelasan resmi terkait isu dua desa di Kalimantan yang sempat diberitakan akan ‘lepas’ ke Malaysia. Ia memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar, dan menjelaskan bahwa perubahan batas wilayah bukanlah pengalihan keseluruhan desa, melainkan sebagian lahan yang terlibat dalam negosiasi batas. “Pernyataan bahwa dua desa lepas ke Malaysia tidak akurat, karena yang terjadi adalah pergeseran sebagian tanah desa, bukan kehilangan wilayah administratif seluruhnya,” kata Tito dalam Key Discussion tersebut.
Detil Perubahan Batas Wilayah
Menurut Tito, sebagian tanah dari dua desa yang berbatasan dengan Malaysia secara resmi diakui sebagai wilayah Malaysia. Namun, Indonesia justru mendapat kompensasi lahan yang lebih luas, yaitu sekitar 5.700 hektare di Sungai Simantipal. “Dalam Key Discussion ini, kita menjelaskan bahwa hanya 127,3 hektare tanah dari dua desa yang diakui oleh Malaysia, tetapi Indonesia tetap memegang hak atas lebih dari 5.000 hektare lahan lain di wilayah perbatasan,” tuturnya. Penjelasan ini disampaikan dalam rangka menanggapi berbagai rumor yang beredar di media sosial.
“Isu dua desa lepas ke Malaysia sering disebarkan, padahal yang benar adalah perubahan sebagian tanah desa sebagai hasil perundingan. Dalam Key Discussion, kita ingin menegaskan bahwa perbatasan antar-negara tidak menyebabkan hilangnya seluruh wilayah desa, tetapi lebih pada penyesuaian area tanah yang diperlukan untuk memperkuat stabilitas batas,”
kata Tito sambil menambahkan bahwa negosiasi ini dilakukan secara transparan dan berdasarkan data yang jelas.
Respon dari Malaysia dan Pihak Terkait
Pemerintah Malaysia juga memberikan pernyataan dalam Key Discussion terkait isu ini. Mereka menegaskan bahwa negosiasi berbasis hukum internasional, bukan pertukaran wilayah yang timbal balik. “Kita menegaskan bahwa perubahan batas wilayah dilakukan untuk menjaga kestabilan hubungan bilateral, bukan untuk mengakuisisi desa secara keseluruhan,” kata pejabat Malaysia dalam sesi Key Discussion yang sama.
Dalam Key Discussion tersebut, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kaltara juga mengonfirmasi bahwa desa-desa di wilayah perbatasan tetap berada dalam pengawasan pemerintah Indonesia. “Situasi di perbatasan stabil, dan tidak ada desa yang hilang akibat perubahan batas,” tambahnya. Selain itu, anggota polisi dari Johor juga menyebutkan adanya laporan kekerasan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia, yang menjadi topik utama dalam Key Discussion khususnya.
Analisis Dampak dan Perspektif Regional
Key Discussion ini menjadi momentum penting untuk memperjelas hubungan antar-negara. Tito menekankan bahwa perubahan batas lahan tidak mengurangi hak-hak masyarakat desa, karena pemerintah tetap menjaga komunikasi dengan warga setempat. “Kita harus memastikan bahwa isu desa lepas ke Malaysia tidak menimbulkan kecemasan berlebihan di masyarakat,” ujarnya.
Dalam Key Discussion, Tito juga menyebutkan bahwa Indonesia mendapat keuntungan dari perundingan ini, seperti peningkatan akses ke sumber daya alam dan kemudahan dalam pembangunan wilayah perbatasan. Sementara itu, Pemimpin Komisi II DPR mengapresiasi upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah dengan jelas. “Kita perlu Key Discussion yang terus-menerus untuk memastikan setiap isu diberi penjelasan secara objektif,” tuturnya.
Konteks Global dan Perbandingan Dengan Isu Lain
Konteks global juga diangkat dalam Key Discussion ini, dengan menyebutkan bahwa perubahan batas wilayah sering terjadi di berbagai negara. Misalnya, di NTT, ada kabar tentang rencana penggusuran SD untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang juga dibantah oleh pihak terkait. “Dalam Key Discussion ini, kita ingin membandingkan perubahan batas Kalimantan dengan isu-isu serupa di daerah lain, agar masyarakat lebih memahami mekanisme ini,” jelas Tito.
Sementara itu, penjelasan dari Kepala Polisi Johor menyoroti adanya insiden kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia. “Kita harus menjaga keamanan di wilayah perbatasan, terutama dalam Key Discussion yang menyentuh isu-isu sensitif seperti ini,” katanya. Penjelasan ini menegaskan bahwa kerja sama antar-negara tidak hanya terbatas pada soal batas wilayah, tetapi juga pada aspek keamanan dan ekonomi.
Pengembangan Konten dan Klarifikasi Selanjutnya
Sebagai bagian dari Key Discussion yang berlangsung, Tito menjanjikan klarifikasi lebih lanjut terkait data lahan yang terlibat. “Kita akan terus mengawasi proses ini dan menyebarkan informasi yang akurat kepada publik,” ujarnya. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kaltara juga membantu masyarakat setempat dalam mengerti perubahan batas wilayah.
Key Discussion ini diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi kesalahpahaman terkait desa-desa di Kalimantan. Dengan penjelasan yang jelas dan transparan, pemerintah Indonesia ingin menunjukkan komitmen dalam menjaga integritas wilayah, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan Malaysia. “Dalam Key Discussion ini, kita juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan,” tutup Tito.
