BPOM Perkuat Pengawasan Narkoba Dengan Strategi Utama
Key Strategy – Dalam menghadapi dinamika perubahan bentuk zat adiktif baru, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terus mengembangkan key strategy pengawasan narkoba guna mengurangi risiko penyalahgunaan di masyarakat. Dengan perkembangan teknologi dan industri, narkoba kini semakin beragam, menyembunyikan diri di balik produk-produk yang tampak tidak berbahaya. Key strategy ini terutama fokus pada pengendalian New Psychoactive Substances (NPS) serta penggunaan obat resep yang tidak sesuai aturan, dua ancaman utama yang memperburuk situasi kecanduan di Indonesia.
Evolusi Ancaman Narkoba: Peran NPS dalam Penguasaan Pasar
Menjelang Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2025, BPOM secara aktif meningkatkan key strategy pengawasan terhadap zat adiktif sintetis. NPS, yang mencakup senyawa seperti sabu cair, carfentanil, dan produk vape, telah menjadi perhatian utama karena kemampuannya menyerupai efek narkotika konvensional.
“NPS dirancang untuk meniru efek narkotika tradisional, sehingga memicu tantangan serius dalam pengawasan dan perlindungan masyarakat,”
kata Kepala BPOM, Taruna Ikrar, yang menekankan bahwa key strategy ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menangkap evolusi ancaman yang terus berkembang.
Salah satu key strategy utama BPOM adalah mengawasi produksi likuid rokok elektronik, yang sering dijadikan alat penyamaran narkoba. Meski produk vape legal telah diatur, penyalahgunaan kemasan tersebut untuk menyembunyikan sabu cair atau senyawa kanabinoid sintetis masih menjadi permasalahan. Dengan mengenali pola distribusi ini, BPOM berupaya menutup celah di mana generasi muda bisa terpapar zat-zat adiktif tanpa menyadari bahayanya.
Penguatan Pengawasan Obat Resep dan OOT: Upaya BPOM dalam Pencegahan Penyalahgunaan
Dalam upaya mengatasi penggunaan obat resep yang tidak tepat, BPOM melakukan peningkatan key strategy melalui regulasi dan pengawasan lebih ketat. Obat-obatan seperti tramadol, triheksifenidil, dekstrometorfan, dan ketamin sering digunakan secara psikoaktif, terutama di luar indikasi medis.
“Produk-produk ini muncul sebagai alternatif lebih murah dari narkotika tradisional, tetapi tetap memerlukan pengawasan intensif,”
tambah Taruna Ikrar.
Sebagai bagian dari key strategy tahunan, BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2025 untuk mengendalikan Obat-Obat Tertentu (OOT). Regulasi ini mencakup seluruh siklus produksi, distribusi, hingga pemusnahan, memberikan kejelasan dalam penggunaan dan pengawasan produk. Dengan key strategy ini, BPOM memastikan bahwa obat-obatan yang dijual di pasaran memenuhi standar keamanan, terutama di tengah peningkatan permintaan untuk efek psikoaktif.
BPOM juga berkolaborasi dengan polisi, BNN, dan lembaga lain untuk menutup jaringan peredaran gelap. Key strategy ini melibatkan penyelidikan terhadap prekursor narkoba dan pengujian barang bukti secara rutin. Dengan strategi yang lebih terarah, BPOM berupaya memutus rantai distribusi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan obat secara tidak tepat.
Dampak ekonomi dari upaya key strategy BPOM mencapai lebih dari Rp50 triliun pada 2025, menunjukkan komitmen lembaga ini dalam menangani permasalahan penyalahgunaan zat adiktif. Key strategy ini juga didukung oleh pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (RAN P4GN) 2025–2029, yang menjadi kerangka kerja utama dalam memerangi narkoba. Dengan pendekatan holistik ini, BPOM meningkatkan efektivitas pengawasan dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat.
